Akibat Hukum Kelalaian Debitur Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam Pkpu ( Study Putusan No.01/Pdt.Khusus/Pembatalan/2014/Pn.Niaga.Mdn Jo.03/Pkpu/2013/Pn.Niaga.Mdn )

Share:
Akibat Hukum Kelalaian Debitur Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam Pkpu ( Study Putusan No.01/Pdt.Khusus/Pembatalan/2014/Pn.Niaga.Mdn Jo.03/Pkpu/2013/Pn.Niaga.Mdn )

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat dunia usaha suatu perusahaan tidak selalu berjalan baik, dan acap kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya.

Mengantisipasi kondisi permasalahan tersebut diperlukan produk hukum nasional yang dapat menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian adil dan produktif, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat secara merata dalam lingkungan multi dimensi yang stabil, seimbang, harmonis, aman dan tertib.

Produk hukum nasional itu diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, perlu dibentuk Undang- undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Tepat tanggal 18 Oktober 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ) sebagai dasar pengaturan hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI DEBITOR UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU 

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:
1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para Kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam Pengadilan apabila Debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Adapun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh Debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal Debitor berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengadakan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya setelah Debitor dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain yang dapat ditempuh oleh Debitor adalah dengan mengajukan PKPU, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Persyaratan yang paling utama dalam hal pengajuan permohonan PKPU sebagaimana tercantum dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah Debitor tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor. Pengajuan permohonan PKPU itu sendiri dapat dilakukan oleh Debitor maupun Kreditor. Hal ini merupakan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan kepailitan yang baru, di mana pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 213 36 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Debitor.

 Persyaratan pengajuan PKPU oleh PT sebagai debitor

Syarat bagi Kreditor untuk dapat mengajukan PKPU itu sendiri, menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah apabila Kreditor tersebut memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan bagi Debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, Tetapi juga apabila Debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih seperti yang tertuan Pasal 222 ayat (2) UndangUndang Kepailitan dan PKPU.  Adapun terhadap Debitor yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Maka apabila isi dari Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) disimak dengan baik, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh Debitor dan oleh Kreditor.

Prosedur PKPU oleh PT sebagai debitor menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan perkara kepailitan, prosedur dari pelaksanaan PKPU itu sendiri didahului dengan adanya pengajuan permohonan PKPU. Bedasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya telah dipaparkan secara komprehensif mengenai bagaimana persyaratan pengajuan permohonan PKPU dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU beserta persyaratan lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh masing-masing pihak (Kreditor maupun Debitor). Pasal 224 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit juga berlaku terhadap permohonan PKPU. Dengan berlakunya ketentuan pada Pasal Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat dikatakan bahwa dalam hal permohonan PKPU:
1. Haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Pasal 224 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
2. Panitera kemudian mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
3. Panitera wajib menolak pendaftaran PKPU bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Dalam hal permohonan PKPU terhadap bank yang tidak diajukan oleh Bank Indonesia, permohonan PKPU terhadap Perusahaan Efek; Bursa Efek; Lembaga Kliring dan Penjaminan; Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang tidak diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Dana Pensiun; atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang tidak diajukan oleh Menteri Keuangan, maka Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU tersebut (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
4. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Sumber :
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/54461

Tidak ada komentar