Judul Skripsi: Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Percepatan Pembangunan

Share:

Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Percepatan Pembangunan - Pengertian Pembangunan Ekonomi menurut Sadono Sukirno tahun 1996 adalah upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Pembangunan ekonomi merupakan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah sangat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah tersebut (Kuncoro, 2004) dalam (Safi’i, 2007).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam stuktur ekonomi suatu daerah dan pemerataan pendapatan bagi suatu penduduk suatu daerah. Pembangunan ekonomi adalah dimana pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan.

Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah pada suatu tahun tertentu, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno,2006).

Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.

Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antara pusat dan daerah. Pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita- cita daerah.

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu Universitas Sumatera Utara 25 daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. <

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Percepatan Pembangunan

Pemekaran Wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasaan daerah dengan memekarkan atau meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah bagian integral dari Universitas Sumatera Utara 28 pembangunan nasional. Pemekaran wilayah memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi seluruh elemen bangsa indonesia perlu adanya percepatan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi agar tercipta pemerataan pembangunan serta dalam rangka peningkatkan potensi daerah secara optimal. Sebagaimana diamanatkan dalam program pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan pemahaman masyarakat tentang pembangunan melalui strategi pencapaiannya agar tercapai secara optimal.

Dalam hal pembangunan sebenarnya bukan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, namun perlu adanya partisipasi masyarakat. Otonomi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain penyelenggaraan pemerintah sebagai urusan rumah tangga yang berdiri sendiri, yang meliputi tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasilnya. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom.

Download Skripsi :

Tidak ada komentar