Perlindungan Hukum terhadap Pasar Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Share:
Perlindungan Hukum terhadap Pasar Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
Pasar rakyat merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pasar memiliki banyak fungsi. Pasar rakyat juga menjadi salah satu pembangkit dari kemajuan ekonomi suatu wilayah dan dapat dijadikan sebagai indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah harus tanggap terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasar rakyat dalam perundang-undangan sebelum diundangkan Undang-Undang No.7 tahun 2014, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasar rakyat berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2014 dan bagaimanakah peran dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap pasar rakyat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reaseacrh) dan Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif.

Perlindungan hukum terhadap pasar rakyat dalam perundang-undangan sebelum diundangkan Undang-Undang No.7 tahun 2014 yaitu dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut mengatur diantaranya adalah tentang zonasi, kemitraan dan perizinan serta pembinaan. Namun, disayangkan bahwa peraturan tersebut masih bias sehingga diperlukan instrumen daerah untuk mengatur lebih detail terutama terkait dengan zonasi, perizinan dan pembinaan pasar tradisional. Dalam rangka Perlindungan hukum pedagang pada pasar tradisional pemerintah perlu melakukan 2 (dua) hal yakni Pengendalian dan Pemberdayaan. Pengendalian dilakukan terhadap Pasar Modern melalui kewajiban memilki izin gangguan yang mensyaratkan zonasi sebagai pertimbangan pemberian izin, sedangkan Pemberdayaan dilakukan terhadap Pedagang Pasar Tradisional, melalui program kemitraan, pendanaan dan peningkatan profesionalitas pengelola pasar. Pemerintah bisa mewujudkan perlindungan terhadap pasar rakyat (tradisional) ini yang jelas-jelas diatur dalam peraturan-peraturan yang sah.

Pengertian Pasar Rakyat (Tradisional)  

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harga nya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

Peran Pasar Rakyat dalam Perekonomian Masyarakat

Kegiatan pasar merupakan salah satu jalur perantar a dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen atau dengan kata lain , pasar merupakan wadah untuk segala aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar akan berjalan dengan baik apabila distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik pula, keterlambatan distribus iakan berakibat terhadap tersendatnya penyediaan barang dan jasa di pasar, yang kemudian dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Kegiatan pasar merupakan salah satu jalur perantara dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen atau dengan kata lain, pasar merupakan wadah untuk segala aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar akan berjalan dengan baik apabila distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik pula, keterlambatan distribus iakan berakibat terhadap tersendatnya penyediaan barang dan jasa di pasar, yang kemudian dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhanny.

Pembinaan dan Perlindungan Pasar Rakyat (Tradisional) dalam Perundang-undangan sebelum diundangkan UU No.7 Tahun 2014 

Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan pasar dan perdagangan eceran (ritel) mutlak harus dimiliki oleh aparatur dinas yang ditugasi membinan pasar tradisional termasuk di dalamnya pedagang pasar. Dalam merancang kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang diterbitkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) serta peraturan dan pedoman pelaksanaan harus didasarkan atas pemahaman tentang pengelolaan (manajemen) pasar dan perdagangan eceran (ritel).

Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan dan pedoman pelaksanaan tersebut seyogyanya para aparatur pelaksana mulai di tingkat SKPD (dinas yang membidangi pasar) hingga di tingkat pengelola pasar seyogyanya juga memahami hal-hal yang mendasar tentang pengelolaan pasar dan perdagangan eceran. Tentunya tingkat pemahaman yang seyogyanya harus dimiliki oleh masing masing aparatur tersebut berbeda-beda tergantung pada posisi dan sifat tugas aparatur yang bersangkutan.

Sumber:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/47210

Tidak ada komentar